JAKARTA | Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh PT Asia Palma sejak Kamis, 30 Juli 2026, berubah menjadi tontonan ketegangan dan intervensi yang tak terduga. Mogok massal yang dimotori Serikat Buruh Aneka Industri (SBAI) itu awalnya digelar untuk menuntut keadilan atas keputusan sepihak manajemen perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 13 orang anggota SBAI tanpa alasan yang jelas, serta dianggap melanggar kesepakatan tertulis pada aksi mogok sebelumnya.
Kondisi di lingkungan perusahaan semakin panas saat memasuki hari kedua pada Jumat, 31 Juli 2026. Di tengah aksi buruh, muncul dugaan PT Asia Palma tetap menjalankan produksi dengan merekrut tenaga kerja non-SBAI untuk menggantikan buruh yang tengah mogok. Langkah ini memancing kemarahan buruh, terutama ketika mereka mendapatkan tekanan yang tidak semestinya.
Ketegangan memuncak saat sejumlah buruh yang memprotes kebijakan pengganti tenaga kerja didatangi oknum berseragam TNI. Para buruh mengaku mendapatkan ancaman lisan dari oknum tersebut, bahkan sampai ada pertanyaan mengenai alamat rumah salah satu peserta aksi. Ucapan bernada intimidasi itulah yang langsung membuat situasi memanas dan para buruh merasa hak-haknya sebagai pekerja tidak hanya diabaikan, tetapi juga terancam secara personal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Merasa situasi keluar dari koridor penyelesaian industrial, buruh segera melapor ke pengurus Dewan Pimpinan Pusat Federasi Buruh Transportasi dan Pekerja Indonesia (DPP-FBTPI). Respons cepat diberikan, dengan pengurus federasi langsung menemui oknum TNI yang terlibat untuk menuntut klarifikasi. Perselisihan sempat memanas hingga terjadi cekcok antara kedua belah pihak, sebelum akhirnya berhasil diredam setelah oknum TNI bersangkutan menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada para buruh. Proses penyelesaian kemudian disepakati dilakukan secara kekeluargaan.
Peristiwa ini menjadi sorotan tajam tentang tata kelola hubungan industrial di Indonesia. Penanganan perselisihan ketenagakerjaan idealnya dilakukan melalui jalur tripartit yang melibatkan perusahaan, buruh, dan pemerintah, bukan melalui intervensi aparatur pihak keamanan di luar kewenangannya. Insiden di PT Asia Palma menambah catatan penting bahwa hak-hak pekerja dalam memperjuangkan nasib di ruang demokrasi harus dilindungi, bukan justru diintimidasi.
Saat ini, perhatian tertuju pada konsistensi penerapan hukum ketenagakerjaan dan perlindungan hak konstitusional buruh. Berbagai pihak mendesak agar setiap konflik industrial dipastikan berjalan di koridor hukum yang berlaku, serta menilai perlu evaluasi dan pengawasan lebih serius terhadap aparat yang bertugas di lingkungan sipil, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat mencederai keadilan industrial di Tanah Air. (*)
